RKPD OKI 2045 Selaras Indonesia Emas 2045

OKI,BBSNusantara.com – Pemerintah Kabupaten OKI menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rabu, 27 Maret 2024.

Selain Musrenbang, dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI tersebut, juga digelar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kepala Bappeda OKI, Aidil Azwari mengatakan, visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat Maju dan Berkelanjutan.

“Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten OKI dalam rancangan awal RPJPD 2025-2045 juga mengusung visi Kabupaten OKI Maju, Mandiri, Tangguh dan Berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurut Aidil, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu, penyelarasan RPJPN dengan RPJPD harus dilakukan agar cita-cita pembangunan bangsa Indonesia tersebut dapat diintegrasikan di semua daerah baik provinsi dan kabupaten kota.

“Kemudian kita implementasi melalui pedoman penyusunan RPJPD 2025- 2045. Sementara, dalam RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten OKI telah merumuskan 6 program prioritas daerah,” ujarnya.

Antara lain tambahnya, 1. Peningkatan akses kesehatan, pendidikan yang bermutu dan jaminan perlindungan sosial 2. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan stabilias ekonomi daerah.

“4. Menciptakan lingkungan sosial dan budaya yang maju; 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; 6. Penguatan infrastuktur dasar, air minum dan sanitasi yang berkualitas,” tuturnya.

Sementara, Pj Bupati melalui Pj Sekretaris Daerah OKI, M Refly MS menegaskan, pentingnya Musrenbang sebagai wahana untuk mengintegrasikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan dari berbagai sektor.

“Musrenbang akan menjadi masukan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan serta pedoman dalam penyusunan RKPD 2025,” imbuhnya.

Dikatakannya lagi, Musrenbang ini juga menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai pola pikir dan aspirasi dari pelaku pembangunan, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha.

“Melalui pelibatan semua pihak, diharapkan tercipta rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang dicapai,” tutupnya. *

Exit mobile version